Entri Populer

Rabu, 23 Maret 2011

Apakak Warga negara itu???


Kemungkinan besar, kita semua sudah mengetahui apa itu warga negara. Tetapi menjadi warga  negara yang baik belum tentu semua kita bisa melakukannya. Maka dengan  ini, saya menulis beberapa hal yang berkaitan dengan warga negara, sekaligus memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan saya.
Sebagai warga negara Indonesia, setiap manusia yang khususnya dilahirkan di wilayah Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah mempunyai hak asasi manusia sejak kita dilahirkan. Selain itu hal yang penting adalah bahwa setiap orang harus mendapatkan hak untuk memperoleh status kewarganegaraan sehingga terhindar dari hukuman yang berlaku di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan.
Sedangkan pengertian Kewarganegaraan itu sendiri adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial budaya, diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Maupun
Syarat-syarat sebuah negara terbagi menjadi dua, yaitu :
Syarat Primer :
  • 1. Terdapat Rakyat
  • 2. Memiliki Wilayah
  • 3. Memiliki Pemerintahan yang Berdaulat
Syarat Sekunder :
  • 1. Mendapat pengakuan Negara lain
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
1.    Setiap  orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2.    Aanak  yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3.     Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4.    Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada      anak tersebut
5.     Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6.    anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7.     Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8.    anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9.    anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10.  anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11.   anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12.  anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1.    anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2.     anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3.     anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4.    anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:
a)   Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
b)    Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga Negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, ius soli dan kewarganegaraan ganda. Ius sanguinis (bahasa Latin untuk "hak untuk darah") adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia Timur. Ius soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara.
Persamaan Kedudukan Warga Negara
  1. Makna Persamaan :
Saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

  1. Landasan hukum yang menjamin persamaan kedudukan warga negara.
1)    Pembukaan UUD 1945.
2)    UUD 1945 (diatur dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34)
3)   Pancasila
  1. Aspek-Aspek Persamaan Kedudukan Warga Negara
1.    Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintaha.
2.    Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3.    Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
4.   Kemerdekaan memeluk agama
5.    Hak dan Kewajiban pembelaan Negara
6.   Hak mendapat pengajaran
7.    Kebudayaan nasional Indonesia
8.   Kesejahteraan social
  1. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara
a)   Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Politik
b)   Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hukum
c)   Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Ekonomi
d)   Persamaan KedudukanDalam Bidang Sosial Budaya
  1. Contoh Perilaku yang Menampilkan Persamaan Kedudukan Warga Negara
  • Menjaga tali persaudaraan dalam suatu lingkungan
  • Negara menjamin persamaan kedudukan warga Negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
  • Tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagung-agungkan atau membangga-banggakan agama/ras/golongan pribadi
  • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  • Tidak mengambil hak-hak milik orang lain
  • Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan setiap warga negara adalah sama, yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan.
  • Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa dansaling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
  1. Penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara antara lain :
  1. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
  2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai
    makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  3. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin kedudukan social, warna kulit dsb
  4.  Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
  5. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
  6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia
v  Bidang Politik
  1. Setiap orang memiliki hak politik yang sama misalnya dalam pengembangan system politik nasional yang demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
  2.  Berhak menjadi anggota suatu partai politik
  3. Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan kaderisasi yang intensif dan komprehensif.
  4. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi serta mengemukakan pendapatnya dimuka umum.
v  Bidang Ekonomi
1)    Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
2)   Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan system ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat, efisien, produktif, berday saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat.
3)   Setiap orang berhak memiliki hak milik terhadap sesuatu barang, baik secara individu maupun kolektif.
v  Bidang Hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
v  Bidang Sosial-Budaya
Persamaan kedudukan di bidang sosial-budaya di antaranya :
1)    memperoleh pelayanan kesehatan
2)   kebebasan mengembangkan diri serta perlindungan kebebasan
3)   memperoleh pendidikan yang berkualitas
4)   memelihara tatanan social
5)   mengembangkan kesenian Indonesia
Saran :
Menurut saya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan dengan system demokrasi yang dianutnya. NKRI menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan dalam pelaksanaannya dilindungi oleh hukum, dengan tujuan agar dalam pelaksanaanya di dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan negara dan warga negara. Namun dalam kehidupan nyata persamaan kedudukan warga negara pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi diantara pemerintah dengan warga negara. Selain itu sikap pemerintah yang terkesan masih membeda-bedakan gender serta derajat diantara warga negara sehingga membuat persamaan kedudukan setiap warga negara terlihat seperti ada pendiskriminasian. Persamaan kedudukan warga negara di Indonesia dapat di bedakan dalam beberapa bidang yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghargai persamaan kedudukan warga Negara:
1)    Setiap warga negara harus mematuhi setiap kebijakan pemerintah yang telah dibuat agar tercipta kondisi yang aman, tentram dan damai di suatu negara. Tetapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya berlandaskan pada UUD 1945 serta Pancasila dan harus menghargai pluralitas diantara sesama manusia.
2)   Pemerintah harus bersifat transparan kepada masyarakat karena warga negara juga berperan serta dalam pembangunan nasional demi mewujudkan persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan ras, suku, gender, agama, dan budaya.
3)   Peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan kedudukan setiap warga negaranya dalam suatu wilayah
4)   Partisipasi warga negara dalam bidang politik maupun bidang lainnya harus memperhatikan berbagai aspek dalam persamaan kedudukan. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan

Kamis, 10 Maret 2011

IMPLEMENTASI HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

IMPLEMENTASI HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA
PENDIDDIKAN KEWARGANEGARAAN
OLEH:
HARDIONO PANJAITAN
NPM: 33410137
KELAS : 1ID05



UNIVERSITAS GUNADARMA
Jl. Kj. Noer Ali, kalimalang
BEKASI











Penerapan HAM di indonesia sampai pada saat  ini belumlah mencapai hasil yang maksimum. Karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di indonesia yang belum diselesaikan dengan sebaik mungkin. Padahal negara indonesia adalah negara hukum, sebuah negara yang bisa dikatakan bermoral tinggi. Namun sagatlah disayangkan, karena masih banyaknya warga negara yang belum merasakan haknya yang sepenuhnya.
Bila dilihat dari banyaknya hukum ataupun perundang-undangan yanh berlaku di indonesia, harusnya negara indonesia adalah negara yang damai dan sejahterah. Namun semua itu masih saja menjadi harapan belaka, karena sampai saat ini, yang satu agamapun  belum juga ada ras persatuan dan kesatuan, bagaimana dengan agama yang lain.
Secara hukum, istilah HAM di indonesia diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang No.39/1999 tentang HAM . HAM berbeda dengan hak-hak manusia. HAM dan HM sering dianggap sama padahal hakikat dan jangkauannya berbeda.
Defenisi HAM menurut pasal 1 Angka 1 UU No.39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang  melekat  pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, di jungjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang , demi kehormatan dan martabat manusia.
maka tidak semua hak dapat di kategorikan sebagai HAM karena pengaturannya dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional.
HAM, dibatasi alasan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, keutuhan, dan kesatuan bangsa, seperti diatur dalam pasal 6 huruf d dan e Uuu No.9/1998, tenteng kemerdekaan menyampaikan pendapat di mika umum, pasal 37 UU HAM dan UU No 40/1999 tentang pers, pasal 28 j ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Ketegasan presi den dalam pidato kenegaraan  untuk menindak gerakan separatis yang mengancam kesatuan bangsa perlu di dukung, sebab:
1.      Tindakan hikum atas kelompok separatis dan anarkis merupakan upaya kedaulatan RI dan wibawa pemerintah
2.      Meningkatkan penegakan hukum, kesadaran, dan kepatuhan hukum
3.      Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran penggunaan HAM dan pembatasannya. Sebab kenyataan menunjukkan, banyak pendemo terutama di daerah kurang memahami pembatasan HAM secara normatif.
Masalah Hak Azasi Manusia(HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang diamandemenkan, tapi bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat HAM .
Rapuhnya Jaminan Konstitusi Kebebasan Beragama
Jika kita merujuk pada pasal 28 (e) ayat 2 undang-undang hasil amandemen, di sana disebutkan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. undang-undang ini disempurnakan pula dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan: Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk untuk memeluk agamanya, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Undang-undang yang baru disebutkan diatas pada prinsipnya sudah cukup mapan sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia. Jika ditafsirkan secara bebas, undang-undang ini mencerminkan beberapa prinsip tentang hak kebebasan beragama, yaitu: hak untuk meyakini suatu kepercayaan, dan hak untuk mengekspresikan fikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani.
Namun demikian, melihat fenomena yang dicontohkan beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya, agaknya jaminan konstitusi terhadap-hak-hak tersebut belum terimplementasi dengan baik. Jika saja undang-undang ini terimplementasi dengan baik, barangkali tidak akan ada kelompok yang diklaim sebagai aliran sesat, dan atau jikapun ada, setidaknya mereka yang dinilai sesat masih bebas menikmati haknya untuk tetap hidup dan tumbuh di negeri ini. Bukan sebaliknya, perlakuan terhadap mereka yang dinilai sesat justru mencerminkan penghakiman terhadap keyakinan yang bersumber dari hati nurani mereka.
Fenomena yang paling menggelitik adalah, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia seolah hanya merupakan “macan kertas” yang tidak memiliki power sedikitpun. Terbukti, tindakan kurang adil yang dilakukan pemerintah (juga mayoritas masyarakat) terhadap kelompok-kelompok yang dinilai sesat ini bukan didasarkan pada konstitusi yang berlaku secara legal-universal, malah tindakan tersebut dipicu oleh keputusan yang masih bisa diperdebatkan (fatwa MUI misalnya), tentu keputusan yang dikeluarkan lembaga semacam ini tidak dapat diberlakukan secara universal. Pada akhirnya konstitusi yang semsetinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama di negeri ini mengalami kerapuhan dengan sendirinya, jika tidak dikatakan kurang berguna, atau malah tidak berguna sama sekali.
Jika dicermati lebih jauh, rapuhnya jaminan konstitusi kebebasan beragama tidak saja diakibatkan oleh kurang terimplementasinya undang-undang dimaksud, lebih dari itu kerapuhan tersebut disebabkan pula oleh penafsiran yang kerap kali dipersempit pada undang-undang turunannya. Pada gilirannya kondisi ini melahirkan hukum yang saling tumpang tindih, bahkan kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Lihat misalnya undang-undang No 1/PNPS/1965 yang menyebutkan ada enam agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, sangat kontradiktif dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 477/ 74054/ BA.012/ 4683/95 tertanggal 18 November 1978 yang menyatakan bahwa agama yang diakui pemerintah ada lima: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, meskipun belakangan Konghucu diakui kembali sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Pembatasan 5 dan atau 6 agama yang diakui di Indonesia tentu menjadi ancaman serius terhadap masa depan kebebasan beragama. Apabila pembatasan ini mutlak dipahami dan dipegang teguh oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, akan sangat wajar jika agama agama lain diluar agama yang diakui tersebut sulit untuk di terima hidup di di negeri ini, bahkan agama-agama lokal sekalipun yang memang lahir dan tumbuh dari tradisi asli bangsa Indonesia, seperti agama Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di daerah Jawa, dan agama Parmalin yang terdapat di Tanah Batak Sumatera Utara, yang kerap dipandang sebagai kebudaya belaka. Lebih dari itu, pembatasan ini sangat jelas bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama yang telah diatur dalam sistem perundangan

di Indonesia, khususnya yang termaktub pada pasal 28 (e) dan pasal 29 undang-undang 1945.
Ratafikasi terhadap DUHAM dilakukan Indonesia berdasarkan Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, khususnya pada pasal 22 yang menyangkut jaminan hak atas kebebasan beragama. Pada pasal 22 ini disebutkan: pertama, “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; kedua, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, jaminan kebebasan beragama dalam skala internasional yang turut diratafikasi Indonesia melalui HAM juga dapat dilihat melalui Undang-undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR) (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), dengan meratafikasi konvenan ini, maka
indonesia terikat untuk menjamin: hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18); hak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di Negara pihak [Negara yang terlibat menandatangani konvenan internasional dimaksud] (pasal 27).
Namun demikian, kondisi kehidupan beragama di Indonesia agaknya tidak mencerminkan nilai-nilai dimaksud, baik yang dicerminkan oleh HAM itu sendiri, maupun konvenan-konvenan internasional yang telah diratafikasi sebagai undang-undang turunannya. Padahal, dengan turut meratafikasi konvenan-konvenan tersebut, maka semestinya Indonesia menjadi salah satu Negara yang bertanggung jawab atas berjalannya HAM dalam pemerintahan negara, dalam hal ini termasuk pula ihwal kebebasan beragama. Bahkan, tanggung jawab tersebut dengan jelas tercermin pada pasal 8 Undang-undang RI tentang Hak Azasi Manusia yang menegaskan “Perlindungan, pemajuan, penagakkan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia menjadi tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.
Realitas Kebebasan Beragama dan Pelanggaran HAM di Indonesia
HAM mestilah menjadi jaminan alternatif lain terhadap jaminan kebebasan beragama di Indonesia ketika undang-undang kebebasan beragama sebagai jaminan hak atas kebebasan beragama dirasa mengalami “kemandulan”, sebab dalam praktiknya undang-undang tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik. Akan tetapi, keberadaan HAM di Indonesia ternyata tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, masih mengalami “kemandulan”. Namun demikian, jika hukum yang telah diatur dalam sistem perundangan di Indonesia tidak, atau belum terimplementasi, masih saja terjadi pelanggaran di sana-sini baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dapat dipastikan tidak berakibat fatal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia (internasional). Lain halnya dengan pelanggaran HAM berikut konvenan-konvenan yang telah diratafikasi, tentu akan berakibat fatal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia.
Anggaplah pelanggaran-pelanggaran HAM terkait dengan maslah kebebasan beragama di Indonesia sebagai situasi darurat, sehingga ada beberapa pasal yang kesannya “dilanggar”, tetap saja argumentasi semacam ini dirasa belum memadai untuk melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal dimaksud. Sebab, beberapa pelanggaran atas hak kebebasan beragama di Indonesia agaknya tidak mempertimbangkan ketentuan yang dijelaskan pada pasal yang disebutkan di atas (pasal 4 ayat 1 ICCPR). Walaupun dalam praktiknya, tindak diskriminasi yang kerap dialami oleh beberapa kelompok yang dipandang sebagai “aliran sesat” terjadi karena alasan “meresahkan masyarakat”, namun keresahan-keresahan tersebut kurang cukup beralasan sebagai kondisi yang akan mengancam kehidupan Negara. Justru sebaliknya, tidak mustahil jika kebebasan beragama terbelenggu begitu ketat, sejarah “sekularisme” (penyingkiran agama dari kebijakan Negara) yang pernah terjadi di Eropa akan terulang di Indonesia, ini baru dapat disebut sebagai ancaman serius bagi kehidupan Negara.
Penutup: Krisis Peranan dan Krisis Kesadaran.
Mengapa iklim kebebasan beragam sulit untuk diwujudkan di Indonesia?, paling tidak ada dua faktor yang berpeluang besar menyebabkan kesulitan tersebut, yaitu: krisis peranan dan krisis kesadaran. Krisis peranan hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun sedikitnya krisis ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Krisis dimaksud adalah tanggung jawab untuk berperan aktif merealisasikan undang-undang yang telah ada dan dirasa cukup mapan menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan, tanpa ikut menandatangani HAM sekalipun, pada dasarnya undang-undang Negara Indonesia terkait masalah kebebasan beragama sudah cukup memadai jika tidak ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang.
Namun demikian, yang terjadi tidak menampakkan kondisi yang semestinya (dasolen). Pemerintah justru kurang mengambil peranan yang tepat dalam hal ini. Undang-undang yang telah dibentuk sedemikian rupa, dengan mengorbankan waktu dan tenaga, seolah tidak membuahkan hasil memuaskan, sehingga kita dapat melihat demikian banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada undang-undang dimaksud. Ironisnya, pemerintah terkesan menjadi kekuatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut (dalam kasus kebebasan beragama). Banyak argumentasi untuk menyanggah pernyataan ini; penangkapan Usman Roy dan Lia Aminuddin mengindikasikan campur tangan pemerintah; atau yang paling kontras – konon, ketika kasus Amadiyah tengah menghangat dalam pembicaraan publik, Menteri Agama meminta mereka untuk membentuk agama sendiri.
Disamping peranan pemerintah untuk merealisasikan undang-undang (kebebasan beragama), tentu peranan lembaga-lembaga hukum lainnya sangat berpengaruh dalam permasalahan ini. Indonesia memiliki demikian banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dimana suara mereka ketika terjadi tindak diskriminasi pada kelompok minoritas di negeri ini. Negara kita juga menyediakan biaya yang cukup besar untuk lembaga-lembaga resmi HAM, mengapa tidak terlihat ketika iklim kebebasan beragama dinodai?. Disinilah krisis peranan semakin jelas terlihat.
Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik kesadaran pemerintah maupun kesadaran masayarakat. Pemerintah mestinya menyadari peranan objektif mereka begitu penting untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual. Kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama halnya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan adanya tulisan ini saya berharap implementasi Hak Azasi Manusia di Indonesia akan lebih baik lagi. Kedepannya, semoga Negara Indonesia menjadi Negara yang sejahterah adil dan makmur.





Minggu, 06 Maret 2011

Pendidikan Kewarganegaraan

HAK AZASI MANUSIA
Disusun Oleh:
Nama : Hardiono Panjaitan
Npm : 33410137
Kelas : 1ID05

Universitas Gunasarma


Pengertian Hak Azasi Manusia
Menurut(Kaelan:2002) Hak Azasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya.
Dalam pasal 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan bahwa” hak azasui manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Ciri-ciri pokok Hak Azasi Manusia
Berdasarkan pengertiian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan ciri-ciri pokok hakikat HAM yaitu :
• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan. HAM adalah bagia dari manusia secara otomatis.
• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
• HAM tidak bia dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar atau membatasi hak orang lain. Orrang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara tidak membuat hukum yang melindungi atau melanggar HAM (Mansyur pakih,2003).
Perkembangan pemikiran HAM
Di bagi dalam 4 generasi, yaitu:
1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berppusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pada pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak-hak yuridis tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi,polotik,budaya.jadi generasi kedua pemikiran HAM menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak azasi manusia. pada generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik.
3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Reaksi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi, dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak-hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karna banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam pembangunan yang tefokus pada pembanguna ekonomi yang menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahtraan masyarakat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak azasi manusia yang disebut declaration of the basic duties of Asia People and Goverment.
Perkembangan pemikiran HAM di indonesia
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada indische partij adalah hak untuk mendapat kemerdekaan serta mendapat perlakuan yang samahak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang, di indonesia telah berlaku tiga UUD dalam 4 periode, yaitu:
 Periode 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949, berlaku UUD 1945.
 Periode 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950, berlaku kontitusi republik indonesia serikat.
 Periode 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959, berlaku UUD 1950
 Periode 5 juli 1959 sampai sekarang, berlaku UUD 1945.
HAM dalam perundang-undangan nasional
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat hukum tertulis, yang memuat aturan tentang HAM.
1. Konstitusnte(UUD 1945)
2. Ketetapan MPR(TAP MPR)
3. Undang-undang
4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaannya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peratura pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.
Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Penaggung jawab dalam penegakan (respection), Pemajuan (promotion), Perlindungan (protection) dan, Pemenuhan (fulfill) HAM.
Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya individu dan negara sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemjuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan negara kepada rakyatnya, tetapi juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut pelanggaran HAM secara horizontal.
Sebenernya, negara indonesia adalah negara hukum. Apabila hukum yang berlaku di negara indonesia bisa ditegakkan oleh yang berwajib, kemungkinan besar pelanggaran dalam bidang apapun akan berkurang dengan sangat pesat. Namun yag terjadi di indonesia adalah: hukum dapat dibeli, yang artinya, orang-orang yang melanggar hukum di indonesia tidak pernah di hukum sesuai pasal dan perundang-undangan yang yang berlaku dan yang telah di tetapkan untuk suatu pelanggaran hukum.
Untuk terpenuhinya tidak terjadi pelanggaran HAM di indonesia, negara harus sejalan dengan rakyatnya. Masyarakat indonesia harus sadar dan bertanggung jawab atas perlindungan HAM yang ada di negaranya. Kita harus punya komitmen menjadi warga negara dan negara yang maju, adil, dan makmur.
Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM
• Terjadinya pertumpahan darah yang menewaskan 2 warga pada perseteruan aliran islam AHMADIYAH pada bulan yang lalu
• Terjadinya penganiayaan terhadap umat nasrani,dan menghancurkan beberapa tempat ibadah yang ada di daerah ibukota jakarta.
• Kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah, harga sembako yang selalu naik, namun harga jual hasil pertanian dan produk-produk lainnya yang tidak sesuai.
• Kasus korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan, yang merugikan negara dan masyarakat indonesia.
• Perlakuan preman-preman jalanan kepada pedagang kaki lima ataupun pedagang pinggiran jalan, yang selalu minta uang setiap harinya.
• Dibedakannya perlakuan hukum antara kalangan ekonomi menengah kebawah dengan warga negara kalangan ekonomi menenhgah keatas.
Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Saran-saran
Hak Azasi Manusia dalah hak yang dimiliki setiap orang, bukan hak yang diberikan atau didapat dari orang lain, tetapi sebagai warga negara kita telah memiliki HAM sejak kita lahir.
Sebagai mahluk sosial, kita juga harus bisa menjaga HAM orang lain, jangan pernah melanggar Hak Azasi siapapun.
Kita harus bisa melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi negara kita, supaya HAM di negara indonesia bisa terlindungi, dan bisa menjadi negara yang adil dan makmur yang menjungjung tinggi Hak Azasi Manusia.
Referensi
http://organisasi.org.com
http://id.wikipedia.org.com
http://komunitasmahasiswa.info.com
www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com
http://hitsuke.blogspot.com
http://bluecryztal.blogspot.com
http://chaplien77.blogspot.com

Jumat, 07 Januari 2011

Ilmu Budaya Dasar

BAB1
TINJAUAN TENTANG IBD
Mata kuliah IBD adalah salah satu mata kuliah yang membicarakan mengenai:
a. Nilai-nilai kehidupan / norma-norma
b. Kebudayaan
c. Masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari
Setelah mendapatkan mata kuliah IBD, Mahasiswa diharapkan dapat memperlihatkan:
1) Minat dan kebiasaan menyelidiki disekitarnya dan diluar lingkungannya.
2) Kesadaran akan pola-pola nilai yang dianutnya serta hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidupnya.
3) Kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya.
4) Keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasakan diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan menolak nilai-nilai yang tidak dapat dibenarkan
Latar belakang IBD dalam konteks budaya dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:
a) Kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa.
b) Proses pembangunan menimbulkan perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya.
c) Kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia.
IBD Sebagai Bagian Dari MKDU bertujuan untk menghasilkan warga negara sarjana yang berkualitas sebagai berikut:
a) Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi
b) Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya.
c) Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral.
d) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan masyarakat dan secara bersama–sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya.
Pengertian Ilmu Budaya Dasar
IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang manusia dan kebudayaannya.
Menurut Prof. Dr. Harsya Bachtiar mengemukan bahwa Ilmu Pengetahuan dikelompokan dalam tiga kelompok besar :
a) Ilmu–ilmu Alamiah (Natural Science)
b) Ilmu-ilmu Sosial (Social Science)
c) Pengetahuan Budaya (The Humanities)
Tujuan IBD
a. Mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya.
b. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritisnya.
c. Mengusahakan agar mahasiswa, sebagai calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing–masing.
d. Menguasai wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain.
Ruang Lingkup Ilmu Budaya Dasar
Dua masalah pokok Ialah :
1) Aspek kehidupan merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya.]
2) Hakekat manusia yang satu atau universal.
Pokok bahasan yang akan dikembangkan adalah :
a. Manusia dan Cinta Kasih, Manusia dan Keindahan
b. Manusia dan Penderitaan, Manusia dan Keadilan;
c. Manusia dan Pandangan Hidup, Manusia dan Tanggungjawab;
d. Manusia dan Kegelisahan, Manusia dan HarapaN













BAB2
MANUSIA & KEBUDAYAAN
Dua pandang untuk menjelaskan unsur–unsur yang membangun manusia.
Manusia terdiri dari 4 unsur :
a. Jasad : badan kasar manusia yang nampak pada luarnya,
b. Hayat : mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak,
c. Daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran,
d. Nafs : kesadaran tentang diri sendiri.
Manusia Sebagai Satu Kepribadian Mengandung Tiga Unsur:
1) ID, merupakan kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak.
2) EGO, Sebagai kepribadian eksekutif karena peranannya dalam menghubungkan energi ID dalam saluran sosial yang dapat dimengerti orang lain.
3) SUPER EGO, merupakan struktur kepribadian yang paling akhir; Muncul kira-kira umur lima tahun.
Hakekat Manusia
a. Makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh.
b. Makhluk ciptaan Tuhan yan sempurna, jika dibandingkan dengan mahluk lainnya, misalnya:
– Perasaan Intelektual.
– Perasaan Estetis
– Perasaan Etis
– Perasaan Diri
– Perasaan Sosial
– Perasaan Religius
3. Makhluk biokultural, yaitu mahluk hayati yang budayawi;
4. Makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan (ekologi).
Pengertian Kebudayaan
1) Menurut E.B. Taylor (1871); Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan– kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat;
2) Menurut Selo Sumarjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat;
3) Menurut Sutan Takdir Alisyahbana; Kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir.
4) Menurut Koentjaraningrat; Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya;
5) Menurut A.L. Krober dan C. Kluckhon: kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia.
6) Menurut C.A. Van Peursen mengatakan bahwa dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang.
7) Krober dan Kluckhon mendefinisikan kebudayaan terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh.
Unsur- Unsur Kebudayaan
a) Menurut Melville J. Herkovins, unsur kebudayaan adalah terdiri dari 4 unsur yaitu : alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuatan politik;
b) Menurut Bronislaw Malinowski, unsur kebudayaan terdiri dari sistem norma, organisasi ekonomi, alat-alat atau lembaga ataupun petugas pendidikan dan organisasi kekuatan;
c) Menurut C. Kluckhon ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu :
d) Sistem religi;
e) Sistem organisasi kemasyarakatan
f) Sistem pengetahuan;
g) Sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi;
h) Sistem teknologi dan peralatan;
i) Bahasa;
j) Kesenian.

Wujud Kebudayaan
Menurut dimensi wujudnya, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu :
Kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia;
1) Kompleks aktivitas;
2) Wujud sebagai benda
3) Orientasi Nilai Budaya
Kebudayaan menurut C. Kluckhon secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:
a) Hakekat hidup manusia.
b) Hakekat karya manusia.
c) Hakekat waktu manusia.
d) Hakekat alam manusia.
e) Hakekat hubungan manusia.
Perubahan Kebudayaan
Terjadinya gerak perubahan kebudayaan ini disebabkan oleh :
a) Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan.
b) Sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik.
Berbagai faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu unsur kebudayaan baru, diantaranya:
1) Terbatasnya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan
2) Pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilai agama;
3) Corak struktur sosial suatu masyarakat.
4) Sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan yang baru.
5) Mudah dibuktikan kegunaannya oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Kaitan Manusia Dan Kebudayaan
Hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dan masyarakat dinyatakan sebagai dialektis. Proses dialektis ini tercipta melalui tiga tahap yaitu:
1) Eksternalisasi,
2) Obyektivasi,
3) Internalisasi,















BAB3
KONSEPSI ILMU BUDAYA DASAR DALAM KESUSASTERAAN
Pendekatan Kesusasteraan
IBD berasal dari bahasa Latin Humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari The Humanities orang akan menjadi lebih manusiawi, berbudaya, dan halus.
Ilmu Budaya Dasar Yang Dihubungkan Dengan Prosa
Dalam kesusasteraan Indonesia kita mengenal jenis Prosa Lama dan Prosa Baru.
o Prosa Lama meliputi :
1. Dongeng.
2. Hikayat.
3. Sejarah.
4. Epos.
5. Cerita Pelipur Lara.
o Prosa Baru meliputi :
1. Cerpen.
2. Novel.
3. Biografi.
4. Kisah
5. Otobiografi.

Ilmu Budaya Dasar Yang Dihubungkan Dengan Puisi
Puisi termasuk seni sastra, sedangkan sastra bagian dari keseniaan, dan keseniaan cabang/unsur dari kebudayaan. Kalau diberi batasan, maka: Puisi adalah ekspresi pengalaman jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam dan Tuhan melalui media bahasa yang artistik/estetik yang secara padu dan utuh dipadatkan kata-katanya.
Kepuitisan, keartistikan atau keestetikaan bahasa puisi disebabkan oleh kreatifitas penyair dalam membangun puisinya dengan menggunakan :
1.Figura bahasa seperti gaya personifikasi (penjelmaan), metafora (kiasan), perbandingan, alegori (kiasaan), sehingga puisi menjadi segar dan menarik.
2.Kata-kata yang ambiquitas.
3.Kata-kata yang berjiwa yaitu kata-kata yang sudah diberi suasana tertentu.
4.Kata-kata yang konotatif yaitu kata-kata yang sudah diberi tambahan nilai-nilai rasa dan asosiasi-asosiasi tertentu.
Adapun alasan-alasan yang mendasari penyajian puisi pada perkuliahan Ilmu Budaya Dasar adalah sebagai berikut:
1) Hubungan puisi dengan pengalaman hidup manusia;
2) Puisi dan keinsyafan/kesadaran individual;
3) Puisi dan keinsyafan sosial.
Secara imajinatif puisi dapat menafsirkan situasi dasar manusia sosial yang bisa berupa:
o Penderitaan atas ketidakadilan;
o Perjuangan untuk kekuasaan;
o Konflik dengan sesamanya;
o Pemberontakan kepada hukum Tuhan.














BAB4
MANUSIA DAN CINTA KASIH
A. Pengertian Cinta Kasih
Cinta menurut Dr. Sarlito W. Sarwono memiliki tiga unsur, yaitu :
1. Keterikatan (Cinta Setia)
2. Keintiman (Cinta Saudara)
3. Kemesraan (Cinta Rayuan)

Cinta tingkat rendah adalah cinta yang paling keji , hina dan merusak rasa kemanusiaan. Karena itu ia adalah cinta rendahan, bentuknya beraneka ragam
misalnya :
1. Cinta kepada thagut (syetan)
2. Cinta berdasarkan hawa nafsu;
3. Cinta lebih mengutamakan kecintaan kepada orang tua, anak, istri,
perniagaan dan tempat tinggal.
4. Fenomena cinta
B. Cinta Menurut Ajaran Agama
1. Cinta Diri
2. Cinta Kepada Sesama Manusia
3. Cinta Seksual
4. Cinta Kebapakan
5. Cinta Kepada Allah
6. Cinta Kepada Rasul.
C. Kasih Sayang
Dari cara pemberian cinta kasih ini dapat dibedakan:
1) Orang tua bersifat aktif
2) Orang tua bersifat pasif
3) Orang tua bersifat pasif
4) Orang tua bersifat aktif
D. Kemesraan.
Kemesraan ialah hubungan yan akrab baik antara pria dan wanita yang
sedang dimabuk asmara maupun yang sudah berumah tangga.
.





















BAB5
MANUSIA DAN KEINDAHAN
A. KEINDAHAN
a. Apakah Keindahan Itu?
Keindahan adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat dinikmati karena tidak jelas.Perbedaan keindahan menurut luasnya pengertian yaitu:
1. Keindahan dalam arti yang luas.
2. Keindahan dalam arti estetis murni Keindahan dalam arti terbatas
b. Nilai Estetik
Nilai estetik adalah nilai suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau suatu golongan.
Nilai digolongkan menjadi:
1) Nilai ekstrinsik : sifat baik suatu benda sebagai alat untuk sesuatu hal Lainnya.
2) Nilai intrinsik : sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri
c. Kontemplasi dan Ekstansi
Kontemplasi adalah: dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah.
Ekstansi adalah: dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan dan menikmati sesuatu yang indah
d. Alasan atau motivasi dan tujuan seniman menciptakan keindahan :
1. Tata nilai yang telah usang
2. Kemerosotan zaman
3. Penderitaan manusia
4. Keagungan Tuhan
e. Keindahan Menurut Pandangan Romantik

B. RENUNGAN
Renungan berasal dari kata renung artinya diam-diam memikirkan
sesuatu dengan dalam-dalam. Dalam merenung untuk menciptakan
seni ada beberapa teori, yaitu :
1) Teori Metafisik.
2) Teori Psikologis.
C. KESERASIAN
Keserasian berasal dari kata serasi dan dari kata rasi, artinya cocok, kena benar, dan sesuai benarTeori Objektif dan Teori Subjektif
The Liang Gie dalam bukunya garis besar estetika menjelaskan bahwa dalam menciptakan seni ada 2 teori yaitu :
1) Teori objektif
2) Teori subjektif




















BAB6
MANUSIA DAN PENDERITAAN
A. Pengertian Penderitaan
Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa sansekerta dhra. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin atau lahir batin.
B. Siksaan
Siksaan yang sifatnya psikis misalnya:
1) Kebimbangan
2) Kesepian
3) Ketakutan
4) Kekalutan mental
Gejala-gejala permulaan seseorang mengalami kekalutan mental :
1) Nampak pada jasmani : merasakan pusing, sesak napas, demam, nyeri pada Lambung
2) Nampak pada kejiwaan : rasa cemas, ketakutan patah hati, apatis, cemburu, mudah marah
Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental :
a) Kepribadian yang lemah
b) Terjadinya konflik sosial budaya akibat norma
c) Cara pematangan batin yang salah
Proses-proses kekalutan mental yang dialami seseorang mendorongnya ke arah :
a. Positif : trauma (luka jiwa), survive dalam hidup;
b. Negatif : trauma diperlarutkan atau diperturutkan akhirnya frustasi.
Bentuk-bentuk frustrasi:
1. Agresi
2. Regresi
3. Fiksasi
4. Proyeksi
5. Identifikasi
6. Narsisme
7. Autisme
D. Penderitaan dan perjuangan
Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia melainkan juga menderita.
E. Penderitaan, seniman, dan media massa
Dalam dunia modern sekarang ini kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar. Hal ini telah dibuktikan oleh kemajuan teknologi dan sebagainya mensejahterakan manusia dan sebagian lainnya membuat manusia menderita.
F. Penderitaan dan sebab-sebabnya
Berdasarkan sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat diperinci sebagai berikut :
1) Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia :
2) Penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan/azab Tuhan
G. Pengaruh penderitaan
Sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan hidup bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan. Sikap positif biasanya kreatif dan tidak mudah menyerah.


















BAB7
MANUSIA DAN KEADILAN
A. Pengertian keadilan
Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak terlalu sedikit.
Menurut pendapat yang lebih umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban
B. Keadilan sosial
Asas terciptanya keadilan sosial dituangkan dalam berbagai langkah melalui 8 jalur pemerataan yaitu :
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
7. Pemerataan penyebaran pembangunan
8. Pemerataan memperoleh keadilan

C. Berbagai macam keadilan
1) Keadilan legal atau keadilan moral
2) Keadilan distributive
3) Keadilan komutatif
D. Kejujuran
Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan oleh seseorang sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakan sesuai dengan knyataan yang
E. Kecurangan
Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nurani.
Ada banyak faktor mengapa banyak orang yang melakukan kecurangan diantaranya :
1.Faktor Ekonomi
2.Faktor Kebudayaan
3.Faktor Peradaban
4.Faktor Teknik
F. Pemulihan nama baik
Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tidak tercemar. Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau perbuatan.
G.Pembalasan
Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain.





















BAB8
MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP
A. PENGERTIAN PANDANGAN HIDUP

Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.
Pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya yang terdiri dari 3 macam, yaitu:
1. Pandangan hidup yang berasal dari agama
2. Pandangan hidup yang berupa Ideologi
3. Pandangan hidup hasil renungan
Pandangan hidup mempunyai 4 unsur-unsur, yaitu:
1. Cita-cita apa yang diinginkan yang
2. Kebajikan segala hal yang baik yang membuat manusia makmur, bahagia, damai dan tenteram.
3. Usaha atau perjuangan adalah.
B. CITA-CITA
Cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan, yang selalu ada dalam pikiran
KEBAJIKAN
Kebajikan atau kebaikan adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kesenangan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebaikan pada hakekatnya sama dengan perbuatan moral yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika.

D. USAHA DAN PERJUANGAN
Usaha dan perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau berusaha. Apabila manusia bercita-cita menjadi kaya, maka ia harus bekerja keras. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu maupun dengan tenaga atau jasmani bahkan dengan keduanya.

KEYAKINAN ATAU KEPERCAYAAN
Keyakinan atau kepercayaan berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu:
a) Aliran Naturalisme, aliran ini berintikan spekulasi mungkin ada Tuhan mungkin juga tidak.
b) Aliran Intelektualisme, besar aliran ini adalah logika atau akal.
c) Aliran gabungan, dasar aliran ini adalah perbuatan yang gaib dan akal.
LANGKAH LANGKAH BERPANDANGAN HIDUP YANG BAIK
Langkah-langkah berpandangan hidup yang baik yaitu:
1) Mengenal, merupakan suatu kodrat bagi manusia dan tahap hidup pertama dari setiap individu.
2) Mengerti, mengerti disini dimaksudkan pada mengerti tentang pandangan hidup.
3) Menghayati, menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan
4) Meyakini, merupakan suatu hal yang cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya.
5) Mengabdi, merupakan suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan
6) Mengamankan, merupakan langkah terberat dan benar-benar membutuhkan iman yang teguh.

















BAB 9
MANUSIA DAN TANGGUNGJAWAB

PENGERTIAN TANGGUNGJAWAB
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja
2. MACAM-MACAM TANGGUNGJAWAB
Tanggungjawab terhadap diri sendiri
a) TanggungJawab Kepada Bangsa Dan Negara
b) TanggungJawab Terhadap Tuhan
c) TanggungJawab Terhadap Keluarga
d) TanggungJawab Terhadap Masyarakat
PENGABDIAN DAN PENGORBANAN
1. Pengabdian
Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih , kasih sayang, hormat,atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.
2. Pengorbanan
Pengorbanan berasal dari kata korban atau qurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih.









BAB 10
MANUSIA DAN KEGELISAHAN

A. PENGERTIAN KEGELISAHAN
Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas. Sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya, merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan.
Menurut Sigmund Freud (ahli psikoanalisa), kecemasan ada 3 macam :
( a ). Kecemasan obyekif
Kecemasan tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar.
( b ). Kecemasan neoritis (syaraf)
Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Kecemasan ini dibagi 3 macam, yakni :
(1). Kecemasan yang timbul karena penyesuaian lingkungan;
(2). Bentuk ketakutan yang tegang dan irrasional (phobia)
(3). Rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap dan sebagainya.
( c ). Kecemasan moril
Kecemasan moril disebabkan karena pribadi seseorang (iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah dan cinta).
B. SEBAB-SEBAB ORANG GELISAH
Sebab-sebab orang gelisah adalah karena pada hakekatnya orang takut kehilangan hak-haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam.
C. USAHA-USAHA MENGATASI KEGELISAHAN
Mengatasi kegelisahan ini pertama-tama harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita harus bersikap tenang. Dengan sikap tenang kita dapat berpikir tenang, sehingga segala kesulitan dapat kita atasi.
D. KETERASINGAN
Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata itu adalah dasar dari kata asing.kata asing berarti sendiri, tidak dikenal orang, sehingga kata terasing berarti, tersisihkan dari pergaulan, terpindahkan dari yang lain, atau terpencil.
E. KESEPIA
Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau lengang, sehingga kata kesepian berarti merasa sunyi atau lengang, tidak berteman.
F. KETIDAKPASTIAN
Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti artinya tidak menentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Ketidakpastian artinya keadaan yang tidak pasti, tidak tentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, keadaan tanpa arah yang jelas, keadaan tanpa asal-usul yang jelas.

SEBAB-SEBAB TERJADI KETIDAKPASTIAN
1. Obsesi
2. Phobia
3. Kompulasi
4. Hysteria
5. Delusi
6. Halusinasi
7. Keadaan emosi
G. USAHA-USAHA PENYEMBUHAN KETIDAKPASTIAN
Untuk dapat menyembuhkan keadaan ini tergantung kepada mental Si Penderita. Andaikata penyebabnya sudah diketahui, kemungkinan juga tidak dapat sembuh. Bila hal itu terjadi, maka jalan yang paling baik penderita ialah diajak atau pergi sendiri ke psikolog.











BAB 11
MANUSIA DAN HARAPAN
A. APA SEBAB MANUSIA MEMPUNYAI HARAPAN ?
Manusia setiap lahir ke dunia langsung disambut dalam suatu pergaulan hidup ditengah suatu keluarga atau anggota mayarakat lainnya.

Dorongan kodrat
Kodrat ialah sifat atau keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak manusia diciptakan Tuhan.
DORONGAN KEBUTUHAN HIDUP
Kebutuhan manusia terdiri dari :
1) Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Misalnya: makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain.
2) Kebutuhan Rohani adalah kebutuhan batin manusia yang hanya dapat dipenuhi. Misalnya agama, ketenangan jiwa.
Menurut Abraham Maslow sesuai dengan kodratnya harapan manusia atau kebutuhan manusia itu adalah:
a) Kelangsungan hidup (survival)
b) Keamanan (safety)
c) Hak dan kewajiban mencintai dan dicintai (be loving and love)
d) Diakui lingkungan (status)
e) Perwujudan cita-cita (self actualization
Kelangsungan Hidup
Manusia memiliki tiga kebutuhan pokok yaitu:
1) Sandang
2) Pangan
3) Papan
A. STATUS
Status adalah harga diri yang dimiliki oleh setiap orang yang telah melekat pada dirinya.
B. KEPERCAYAAN
Kepercayaan berasal dari kata percaya, yang artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kebenaran yang dapat diwahyukan artinya diberitahukan oleh Tuhan langsung ataupun tak langsung kepada manusia
Kebenaran menurut Dr.Yuyun Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu :
1. Teori atau teori konsistensi yaitu suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsisten
2. Teori Pragmatis yaitu kebenaran yang diukur dengan kriteria apakah peryataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.
BERBAGAI KEPERCAYAAN DAN USAHA MENINGKATKANNYA
Kepercayaan dapat di bedakan menjadi:
1) Kepercayaan kepada diri sendiri
2) Kepercayaan kepada orang lain
3) Kepercayaan kepada pemerintah
Usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu:
a) Meningkatkan ketaqwaan kita dengan jalan meningkatkan ibadah;
b) Meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat;
c) Meningkatkan kecintaan kepada sesama manusia dengan jalan suka menolong, dermawan dan sebagainya;
d) Mengurangi nafsu untuk mengumpulkan harta yang berlebihan;
e) Menekan perasaan negatif seperti iri, dengki fitnah, dan sebagainya